Kemenkumham Sumsel Terbaik Pertama Capaian IKPA 10 K/L Besar di Sumatera Selatan

Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya mengikuti kegiatan Diseminasi Perkembangan Ekonomi dan Fiskal yang digelar oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Sumsel, Selasa (7/11), bertempat di Gedung Keuangan Negara Palembang.

Dalam diseminasi tersebut, dibahsa capaian pelaksanaan anggaran Kementerian mapun Lembaga yang ada di Sumatera Selatan.

“Saya mengapresiasi Kanwil Kemenkumham Sumsel atas capaian yang diraih, yaitu Terbaik Pertama Capaian IKPA 10 K/L Besar di Sumatera Selatan, per Oktober 2023 dengan nilai akhir 98,13%, diatas Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik,” ujar Kepala Kanwil DJPB Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana.

“Akan tetapi,” lanjut Lydia, “Masih terdapat K/L yang memiliki total realisasi belanja kurang dari 80%. Kemenkumham Sumsel sendiri berada di Terbaik Ketiga dengan capaian realisasi 80,67%. Agar menjadi perhatian Bapak Kakanwil Kemenkumham Sumsel dan segera ditingkatkan,” lanjutnya.

Dikatakan Lydia, bahwa saat ini pemulihan ekonomi Sumsel berjalan baik, tekanan inflasi melandai, dan kondisi ketenagakerjaan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari berbagai indikator kesejahteraan yang terus mengalami perbaikan. “Angka kemiskinan turun di angka 11,78%, stunting 18,6%, dan angka Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat 70,90%,” paparnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari Kanwil DJPB Sumsel tersebut. “Capaian kinerja yang diraih ini tidak lepas dari sinergitas seluruh satker Kemenkumham Sumsel, dan tentunya arahan dari DJPB Sumsel. Walaupun masih ada satker yang butuh pendampingan khusus, untuk itulah kami minta kerja sama dan dukungan dari pihak DJPB Sumsel,” kata Ilham.

Kegiatan Diseminasi Perkembangan Ekonomi dan Fiskal itu juga dirangkaikan dengan momen Pamit dan Undur Diri Kakanwil DJPB Sumsel yang lama, Lydia Kurniawati Christyana, yang kini telah mendapat amanah baru untuk memimpin Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Posisinya digantikan oleh Rahmadi Murwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur PKN STAN.