SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU. KAMI MENERIMA SEGALA BENTUK PENGADUAN, KRITIK MAUPUN SARAN TERKAIT PELAYANAN PUBLIK YANG KAMI BERIKAN

Kamis, 03 September 2020

KALAPAS LUBUKLINGGAU IKUTI RAKERNIS "MENINGKATKAN PROFESIONALISME PETUGAS PEMASYARAKATAN MENUJU PEMASYARAKATAN MAJU"

BERITA LAPAS - Selama tiga hari terhitung mulai tanggal 02 September 2020, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau, Imam Purwanto diagendakan mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2020 yang bertempat di Hotel Aston Palembang. Rakernis dengan tema "Meningkatkan Profesionalisme Petugas Pemasyarakatan Menuju Pemasyarakatan Maju" ini diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se - Sumatera Selatan.

Seperti dilansir dari situs resmi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ajub Suratman menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakernis ini bukan hanya sekadar agenda tahunan saja, akan tetapi merupakan momen yang tepat untuk memahami bagaimana sesungguhnya tugas dan fungsi  sebagai aparatur yang diberi tugas mulia dalam melaksanakan pembinaan di lingkup Pemasyarakatan. 

Kakanwil dalam sambutannya juga menyampaikan keadaan dan kondisi  UPT Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Selatan. Menurut Kakanwil, saat ini jumlah WBP di Sumatera Selatan berjumlah 10.149 orang, dengan kapasitas hunian Lapas/Rutan yang hanya 6.605 orang. "Situasi overcrowded ini berdampak kepada meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban, suasana psikologis penghuni yang tidak sehat sehingga sangat mudah terjadi konflik antar penghuni, terjadi pelanggaran HAM, serta kegagalan untuk menjamin penghuni dalam kondisi aman dan manusiawi sehingga tidak sedikit pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi tersebut". Jelas Kakanwil.

"Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang ditetapkan tanggal 18 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1685), diharapkan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien serta perlindungan terhadap barang bukti," lanjut Kakanwil.

Dalam rangka mewujudkan program Revitalisasi dan Pemasyarakatan yang maju, Kakanwil juga berharap agar para Kepala Pelaksana Teknis harus menggandeng para stakeholder, karena menurutnya kita tidak bisa bekerja sendirian.

“Terdapat tiga pilar penting bagi Pemasyarakatan yang harus bekerjasama, pertama Warga Binaan Pemasyarakatan; kedua petugas Pemasyarakatan; dan ketiga Masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Daerah, LSM, serta media. Ketiga komponen ini harus bersinergi dan terlibat aktif dalam proses Pemasyarakatan khususnya program pembinaan”, jelas Kakanwil.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau, Imam Purwanto mengatakan bahwa sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan serta program Kementerian Hukum dan HAM  khususnya Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Lapas Lubuklinggau telah menyusun 31 program kerja yang telah dan akan terealisasi pada tahun 2020. 

"Rencana Kerja serta Program Kerja yang telah disusun akan dituangkan kedalam Kalender Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau sebagai bentuk kontroling terhadap setiap kegiatan yang menjadi rencana dan program kerja guna mendukung program Kementerian Hukum dan HAM yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI)". Ujar Kalapas.




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima Kasih Atas Masukannya. Semoga Hari Anda Menyenangkan