SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LUBUKLINGGAU. KAMI MENERIMA SEGALA BENTUK PENGADUAN, KRITIK MAUPUN SARAN TERKAIT PELAYANAN PUBLIK YANG KAMI BERIKAN

Rabu, 08 Januari 2020

MENGAWALI TAHUN 2020, LAPAS LUBUKLINGGAU RAIH PENGHARGAAN


BERITA LAPAS - Diawal Tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau meraih penghargaan Terbaik Pertama Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan meraih penghargaan Terbaik Kedua Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dalam acara Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester II Tahun 2019, bertempat di hotel Sintesa Peninsula,Palembang (Rabu, 08 Januari 2020).


Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ajub Suratman. Turut hadir Para Kepala Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Para Pejabat Struktural Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam kota di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Tim Pendamping / Narasumber Rekonsiliasi dari Biro Keuangan Sekretariat jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Tim Pendamping / Narasumber Rekonsiliasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan para Operator SAIBA dan BMN.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam arahannya menyampaikan bahwa Laporan keuangan yang akan disusun bersama pada kegiatan Pra Rekonsiliasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dengan dilaksanakan kegiatan pra rekonsiliasi ini output yang diharapkan adalah untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas, yakni Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Dengan demikian diharapkan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya. Pada tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia masih dapat mempertahankan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Apa yang kita raih ini menandakan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan telah sesuai dengan jalurnya, sehingga BPK tanpa ragu memberi opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian kita,” jelas Ajub.

Lebih lanjut Kakanwil mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pendamping dari Biro keuangan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Diharapkan Saudara dapat membimbing dan membantu para operator disini agar permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan BMN yang ada di Kanwil Sumatera Selatan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Dan Kepada para peserta Rekonsiliasi (Operator SAIBA dan Operator SIMAK BMN), saya berpesan agar dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, agar hasil yang kita harapkan bersama dapat   mempertahankan opini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” dengan semangat  SDM Unggul Kemenkumham Maju, tutup Kakanwil.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima Kasih Atas Masukannya. Semoga Hari Anda Menyenangkan